Panduan Lengkap Perubahan PT Perorangan

Panduan Lengkap Perubahan PT Perorangan

Pendahuluan

Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) adalah bentuk badan usaha yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021. Jenis perseroan ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk membentuk badan hukum sendiri tanpa harus memiliki lebih dari satu pemegang saham.

Namun seiring berkembangnya usaha, tidak jarang pelaku usaha perlu melakukan perubahan terhadap nama, kedudukan, modal ataupun kegiatan usaha PT Perorangan. 

Artikel ini akan mengulas secara lengkap tentang perubahan PT Perorangan, mulai dari jenis-jenis perubahan, prosedur pengajuan, dokumen yang dibutuhkan, hingga implikasi hukumnya.

Apa Itu PT Perorangan?

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum perseroan yang didirikan oleh satu orang saja, baik sebagai pendiri maupun sebagai pemegang saham. Ini merupakan terobosan hukum yang ditujukan untuk memfasilitasi UMKM dalam mengakses status badan hukum dengan prosedur yang lebih sederhana.

Ciri-ciri PT Perorangan:

  • Didirikan oleh 1 orang (Warga Negara Indonesia).

  • Pemilik bertindak sebagai Direktur dan pemegang saham.

  • Skala usaha mikro dan kecil.

  • Tidak memerlukan akta notaris.

  • Didirikan melalui sistem AHU Online.

Perubahan Pada PT Perorangan

Berikut adalah jenis perubahan yang dapat dilakukan terhadap PT Perorangan:

1. Perubahan Data Perseroan :

  • Nama Perseroan

  • Email Perseroan

  • Alamat Perseroan

  • Kegiatan Usaha

  • Modal Usaha

2. Perubahan Data Kepemilikan:

  • Pemilik Usaha

  • Peralihan Usaha

Dasar Hukum PT Perorangan

  • UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

  • UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  • PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

  • Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PT Perorangan

Syarat Melakukan Perubahan PT Perorangan

Sebelum melakukan perubahan PT Perorangan, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi langkah awal yang penting agar proses perubahan dapat dilakukan secara lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa persyaratan atau kriteria yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akun AHU PT Perorangan, yang digunakan untuk mengakses dan mengajukan permohonan perubahan data melalui platform digital milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Melakukan pembelian voucher untuk proses perubahan PT Perorangan, ini merupakan salah satu bentuk pembayaran atau bukti administrasi untuk memproses pengajuan perubahan melalui sistem AHU.

3. Memastikan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT Perorangan dalam kondisi aktif/valid, sehingga tidak terdapat kendala dalam validasi data antara sistem AHU dengan sistem pajak.

Langkah-Langkah Perubahan PT Perorangan

Langkah-Langkah Perubahan PT Perorangan

Berikut adalah langkah-langkah melakukan perubahan pada PT Perorangan melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Langkah ini berlaku untuk berbagai jenis perubahan seperti nama PT, alamat, bidang usaha (KBLI), modal, atau perubahan lainnya.

  1. Login ke akun Perseroan Perorangan

    • Kunjungi laman: https://ahu.go.id

    • Klik menu Login, lalu masuk menggunakan akun yang digunakan saat mendaftarkan PT Perorangan

  2. Pilih Menu “Perubahan”

    • Pada dashboard AHU, pilih opsi “Perubahan”.

    • Sistem akan menampilkan halaman Perubahan Data Perseroan Perorangan.

  3. Isi Formulir Perubahan

    • Masukan nomor voucher perubahan perseroan perorangan

    • Pilih nama perseroan yang akan melakukan perubahan

    • Nomor sertifikat dan NPWP sudah otomatis terisi sesuai dengan pilihan nama perseroan.

  4. Pilih Perubahan Yang Akan Dilakukan

    • Sistem akan menampilkan pilihan data perseroan yang akan dilakukan perubahan

    • Pilh Data Perseroan apa saja yang ingin anda ubah

  5. Penerbitan Sertifikat Perubahan

    • Setelah melakukan pengisian form dan disubmit, sistem akan menerbitkan sertifikat perubahan.

Dampak Perubahan Terhadap Legalitas

  • Data PT di Kemenkumham akan otomatis diperbarui.

  • NIB dan izin usaha di OSS juga perlu diperbarui.

  • Tidak mempengaruhi status hukum sebagai PT Perorangan.

  • Jika perubahan menyangkut domisili, harus dilaporkan ke KPP setempat

Kesalahan Umum dalam Mengubah PT Perorangan

  • Tidak memperbarui data di OSS setelah mengubah data di AHU.

  • Tetap beroperasi sebagai PT Perorangan padahal sudah melebihi batas modal UMK.

  • Lupa memperbarui NPWP (jika ada perubahan domisili atau kedudukan)

Kapan Harus Mengubah PT Perorangan?

PT Perorangan diperlukan melakukan perubahan jika;

  • Alamat kantor berubah.

  • Nama PT ingin diganti.

  • Ingin menambah jenis kegiatan usaha.

  • Merubah modal usaha

Penutup

Perubahan terhadap PT Perorangan adalah proses hukum yang penting untuk memastikan status hukum perusahaan tetap sah, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Dengan memahami prosedur, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku, pelaku usaha dapat mengelola legalitas usahanya dengan lebih profesional dan efisien.

Bila Anda merasa prosesnya rumit atau melibatkan banyak aspek hukum, tidak ada salahnya menggunakan jasa notaris atau konsultan hukum terpercaya agar perubahan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Kamu ada pertanyaan?
Silahkan bertanya!