PROSEDUR PEMBUBARAN CV

---

Pengantar

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha yang cukup populer di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, ada kalanya sebuah CV perlu dibubarkan karena berbagai alasan. Proses pembubaran CV tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai prosedur, syarat, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembubaran CV.

Pengertian

Pembubaran CV adalah proses penghentian atau penutupan resmi dari suatu Commanditaire Vennootschap (Persekutuan Komanditer). Ini melibatkan serangkaian prosedur hukum dan administratif yang harus diikuti untuk mengakhiri keberadaan CV sebagai badan usaha.

Dasar Hukum

Beberapa hal yang menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah :

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata1 (Permenkumham 17/2018)

- Pasal 19-35 KUHD mengatur tentang persekutuan komanditer, termasuk ketentuan mengenai pembubaran.

Alasan Pembubaran CV

Pembubaran Commanditaire Vennootschap (CV) dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang timbul dari kesepakatan para sekutu. Berikut adalah beberapa alasan umum pembubaran CV:

1. Berakhirnya Jangka Waktu yang Ditentukan dalam Akta Pendirian

Setiap CV memiliki jangka waktu pendirian yang tercantum dalam akta pendirian. Jika jangka waktu ini telah berakhir, maka CV harus dibubarkan, kecuali jika para sekutu sepakat untuk memperpanjangnya.

2. Kesepakatan Para Sekutu

Para sekutu dapat mencapai kesepakatan untuk membubarkan CV, meskipun jangka waktu pendirian belum berakhir. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam akta pembubaran yang dibuat oleh notaris.

3. Musnahnya Barang yang dipergunakan untuk tujuan CV telah tercapai

Apabila barang-barang yang digunakan oleh CV telah mencapai akhir masa pakai atau kondisi yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Sementara untuk tujuan CV dapat dilihat dalam AD atau Anggaran Dasar dan harus mencantumkan jika tujuan tersebut tercapai, maka perusahaan akan dibubarkan.

4. Keputusan Pengadilan

Pengadilan dapat memutuskan pembubaran CV dalam kasus-kasus tertentu, seperti adanya perselisihan antara para sekutu yang tidak dapat diselesaikan, CV melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat dan apabila CV tersebut dinyatakan pailit.

5. Pengunduran Diri atau Meninggalnya Sekutu

Pengunduran diri atau meninggalnya salah satu sekutu, terutama sekutu aktif, dapat menjadi alasan pembubaran CV. Namun, dalam beberapa kasus, CV dapat tetap berjalan jika diatur dalam akta pendirian atau disepakati oleh para sekutu yang tersisa.

6. Alasan Lainnya

Selain alasan-alasan di atas, pembubaran CV juga dapat terjadi karena alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang disepakati oleh para sekutu.

Syarat Pembubaran CV

1. Akta Pembubaran, dibuat melalui notaris.

2. Putusan Pengadilan yang menyatakan pembubaran (jika ada).

3. Dokumen lain yang menyatakan bahwa CV telah bubar.

Prosedur Pembubaran CV

Prosedur pembubaran CV (Commanditaire Vennootschap) melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah rincian prosedur pembubaran CV:

1. Penunjukan Likuidator

Penunjukan likuidator bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembubaran CV berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Likuidator juga bertugas untuk menyelesaikan semua kewajiban perusahaan sebelum pembagian hasil likuidasi kepada para sekutu.

2. Pembuatan Akta Pembubaran Notaris

Pembubaran CV harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta pembubaran ini berisi kesepakatan para sekutu mengenai pembubaran CV, penunjukan likuidator (jika ada), dan pembagian hasil likuidasi.

3. Pembuatan SK Menteri Pembubaran CV

Setelah permohonan pembubaran diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka selanjutnya SK Menteri akan diterbitkan. Untuk SK Kementerian ini berisikan konfirmasi bahwa CV telah dibubarkan secara sah menurut hukum.

4. Pengumuman Koran

Pengumuman pembubaran CV bertujuan untuk memberi informasi kepada pihak ketiga terkait pembubaran CV dan proses likuidasi yang sedang berlangsung. Pengumuman ini memberikan transparansi dan memberi kesempatan bagi para pihak yang memiliki klaim atau kepentingan terhadap CV untuk menyelesaikan urusan mereka dalam jangka waktu tertentu.

Pengumuman harus dipublikasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan pembubaran diambil. Kreditor boleh mengklaim jumlah yang belum lunas selama 60 hari setelah notifikasi diterbitkan di koran.

5. Permohonan Non-Aktif / Pencabutan NPWP di KPP Terdaftar

CV juga perlu menyelesaikan kewajiban pajak yang tersisa, termasuk pelaporan SPT Tahunan dan Non Efektif/Pencabutan NPWP di KPP terdaftar. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kewajiban pajak yang tertinggal.

Kesimpulan

Pembubaran CV adalah proses yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam penyelesaian kewajiban dan pencatatan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemilik CV untuk memahami prosedur pembubaran agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.